idadian: Maret 2012

Tugas Mata Kuliah Hubungan Industrial (PSdK)

Dosen: Prof. DR. Susetyawan dan Bahruddin M.Sc.

“Sektor Informal, Alternatif Pekerjaan di Negeriku yang Kaya”

Oleh:

Ida Dian Jayanti

09/282030/SP/23371

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

PENDAHULUAN

Indonesia, sebuah negara yang terletak di belahan timur bumi. Memiliki iklim tropis, dan dilalui ring of fire atau jalur pegunungan aktif. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki anugerah melimpahnya sumber daya alam. Kaya akan bahan tambang, hutan yang hijau dan tanah yang begitu subur. Indonesia negara dengan penduduk terpadat ke empat sedunia tentunya patut bersyukur akan karunia Tuhan atas kekayaan sumber daya alam ini. Tanah yang subur tentunya membuat manusia bahagia karena segala macam tanaman yang ditanam pastinya akan tumbuh subur dan menuai hasil yang memuaskan. Hutan yang hijau memudahkan manusia bisa mengambil kayu hutan untuk kepentingan perumahan, industri dan pangan manusia. Hasil tambang yang melimpah seperti emas, perak, timah, dan lainnya pastinya bisa membawa penduduk Indonesia menuju penghidupan yang lebih baik lagi. Tapi apakah semua itu berjalan sesuai yang diharapkan? Jawabannya tidak, Indonesia negara yang kaya namun penduduknya masih terbelenggu dalam garis kemiskinan.Negara kita ini masih menjadi salah satu negara berkembang yang masih sangat bergantung dengan negara maju. Penduduk kita juga masih dikatakan terbelakang, padahal kita tau bahwa sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam pembangunan bangsa ini. Penduduk negara kaya ini belum sepenuhnya mendapat pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran ada dimana-mana. Upah atau gaji yang mereka dapat pun tak sebanding dengan kerja keras mereka. Apa yang menyebabkan semua ini???

Era globalisasi yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20, telah membuat masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia harus bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Gobalisasi merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi dan merupakan proses kehidupan, meliputi proses ekonomi, proses politik dan proses kultural.[1] Globalisasi kemudian menciptakan suatu perubahan baik itu perubahan sosial ekonomi, politik maupun budaya. Perubahan ini mau tak mau harus dihadapi oleh semua negara di dunia yang terdampak oleh globalisasi ini. Globalisasi yang merujuk pada universalitas semua aspek kehidupan. Karena globalisasi pulalah kemudian negara kita ini tumbuh dan berkembang menurut alur globalisasi yang sudah tercipta. Alur ini kemudian membawa kita pada ketergantungan kita pada negara-negara yang sudah maju dan memiliki berbagai sendi perekonomian. Implikasinya kemudian negara kita tumbh dengan mengikuti gaya negara-negara maju tersebut.

Untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, seorang tenaga kerja di negara kita ini diharuskan mempunyai ijasah pendidikan. Ijasah pendidikan tersebutlah yang kemudian akan menentukan di posisi mana ia akan ditempatkan dan seberapa tinggi tenaga kerja itu akan dibayar nantinya. Semakin tinggi pendidikan kemudian di identikkan dengan pekerjaan enak dan penghasilan yang tinggi. Namun realitanya tidak demikian. Kini ijazah tak lagi menjamin pekerjaan seseorang. Jangankan ijazah SMA, jebolan perguruan tinggi pun tak selalu beruntung mendapatkan pekerjaan. Karena itu tak heran, kalau angka pengangguran di Indonesia bagaikan bom waktu yang siap meledak setiap saat.Badan Statistik Nasional (BSN mencatat jumlah pengangguran di Indonesia hingga Februari 2010 mencapai 8,59 juta jiwa atau sekitar 7,41 persen dari total penduduk Indonesia. Ironisnya, lebih dari 2 juta diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi. [2]Inilah kaum penggangguran berpendidikan. Jika yang berpendidikan tinggi saja susah mendapatkan pekerjaan, bagaimana dengan yang hanya lulusan SMA atau dibawahnya? Inilah ironi di negeri kita ini.

PEMBAHASAN

Sulitnya pekerjaan di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini kian lama kian menjadi dan seperti tak ada titik temunya. Pekerjaan yang layak menuntut pendidikan tinggi dan keahlian khusus yang kita tau tidak bisa dijangkau oleh semua penduduk kita. Kemudian sektor informal menjadi alternatif pekerjaan yang dipilih oleh sebagian tenaga kerja kita. Sebelum membahas Sektor Informal, berikut ini beberapa hal yang menurut saya mempengaruhi betapa “mahalnya” pekerjaan saat ini.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Tenaga kerja yang akan masuk ke pasar kerja hal pertama yang dinilai adalah kualitas dirinya. Kualitas Sumber Daya manusia mempengaruhi kualitas pembangunan suatu negara. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa penduduk negara kita ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh kesehatan dan juga pendidikan. Pendidikan menjadi hal terpokok dalam menilai sebuah sumber daya manusia. Pendidikan dilihat tidak hanya menambah pengetahuan tapi meningkatkan keterampilan atau keahlian seorang tenaga kerja. Yang kemudian akan mempengaruhi produktivitasnya dalam pekerjaan. Produktivitas yang tinggi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan penghasilan si tenaga kerja tersebut.

Pendidikan untuk semua menjadi agenda penting yang selalu menjadi program pemerintahan yang berkuasa. Namun itu tidak bisa dilakukan di semua pelosok negeri ini karena ketiadaan biaya serta tidak adanya fasilitas pendidikan. Walaupun saat ini kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah jauh lebih tinggi daripada 10-20 tahun yang lalu, namun itu masih dalam tingkat dasar saja. Wajb belajar 9 tahun yang dicanangkan sejak pemerintahan presiden Soeharto sampai sekarang memang sudah mendapat respon baik sampai mesyarakat di pedalaman daerah, namun belum diimbangi dengan fasilitas dan infrastruktur sekolah yang baik. Di pedesaan karena sekolah yang masih jarang atau hanya berada di kecamatan setempat, menyebabkan keengganan penduduk untuk sekolah. Masyarakat juga kadang lebih senang menyuruh anaknya untuk tinggal di rumah membantu mencari uang untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, daripada “membuang” uang untuk sekolah. Paradigma seperti ini masih sering kita lihat di dalam masyarakat pedesaan. Kemiskinan yang merantai masyarakat khususnya di pedesaan ini kemudian membuat anak-anak yang nantinya menjadi tenaga kerja masuk ke pasar kerja informal atau bahkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Permintaan Tenaga Kerja

Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.[3] Ada beberapa asumsi tentang tenaga kerja kaitannya dengan permintaan tenaga kerja :

1. Semua tenaga kerja adalah homogen. Berarti semua pekerja mempunyai tingkat keterampilan yang sama dan dapat beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain tanpa biaya latihan kerja.

2. Semua pekerja dinilai mempunyai pengetahuan dan mobilitas yang sama.

3. Jumlah tenaga kerja yang dapat diperoleh bagi lapangan pekerjaan diamsusikan sudah tertentu dan bersifat tidak peka terhadap tingkat upah.

4. Semua permintaan secara menyeluruh agregat telah tertentu.

5. Semua harga produk dan upah bersifat fleksibel.[4]

Dari asumsi-asumsi diatas sangatlah terlihat bahwa tenaga kerja dinilai sama, padahal satu orang dengan orang lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Permintaan tenaga kerja sebenarnya ada banyak dan beragam namun kebanyakan meminta pendidikan tinggi, keahlian khusus, serta pengalaman kerja yang tinggi. Hal ini kemudian memicu banyaknya tenaga kerja yang terserap ke sektor-sektor industri yang rendah (buruh) dan sektor informal yang nyata-nyata selalu dibutuhkan.

Menjadi buruh ataupun hanya bisa bekerja di sektor informal menjadi satu-satunya harapan yang menerangi kehidupan masyarakat kita khususnya yang tidak mempunyai keahlian dan pendidikan. Padahal mereka tau bahwa menjadi pekerja di sektor informal nantinya tak bisa merubah kehidupan keuangan keluarga mereka. Hidup dengan bekerja di sektor informal masih jauh dari kata sejahtera. Penghasilannya yang rendah serta tak menentu tambah menjerat meraka, mau tak mau mereka terima karena hanya sektor itu yang mau menerima mereka.

Pembangunan yaang Tidak Merata

Pulau Jawa masih menjadi pusat pembangunan di negara kita ini. Lebih dari 60% perputaran uang terjadi di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur juga terpusat di Pulau Jawa. Dari laporan Bank Dunia tahun 2004 lebih dari 50% investasi di Pulau Jawa hannya mencakup 7% dari seluruh wilayah Indonesia.[5] Wilayah perkotaan juga banyak ditumbuhi oleh sektor manufaktur dan industri yang dinilai mampu menyerap angkatan kerja. Maka dari itu, Pulau Jawa khususnya ibukota dan wilayah perkotaan menjadi incaran para pencari kerja karena menilai perkotaan sumber uang dan pastinya banyak lowongan pekerjaan yang tersedia. Daya tarik perkotaan seperti infrastruktur yang lengkap, kehidupan yang modern, dan tentunya banyak lowongan pekerjaan memicu banyak tenaga kerja yang rela hijrah dari kampung halaman untuk mencoba peruntungannya di perkotaan. Padahal patut kita tau wilayah perkotan tidak seindah dan semudah yang dipikirkan dalam khayalan. Karena banyaknya orang yang menumpuk di perkotaan, kemudian juga memicu angka persaingan yang ketat pada semua aspek kehidupan termasuk dalam hal mencari pekerjaan. Industri dan manufaktur yang tersedia di perkotaan juga nyatanya hanya mampu menyerap sedikit angkatan kerja karena industri di kota cenderung bersifat padat modal, menggunakan teknologi tinggi, yang kemudian membatasi para pekerjanya, serta menuntut keterampilan pekerja yang tinggi. Lagi-lagi masalah kualitas Sumber daya manusia para angkatan kerja kita yang dipersoalkan.

Upah

Upah adalah bayaran berupa uang yang diberikan dari pemilik modal atau majikan kepada pekerjanya. Sementara Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.[6] Upah Minimum terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap dan pemberian yang tidak didasari atas kehadirannya. Untuk tingkat provinsi, upah minimum ditetapkan oleh Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,unsur perguruan tinggi dan pakar terkait. dasar hukum penetapan upah minimum, yakni Pasal 98 UU 13/2003 tentang Keternagakerjaan; Keppres 107/2004 tentang Dewan Pengupahan, Permenakertrans RI 01/1994 tentang Upah Minimum, Kepmenakertrans 49/2004 tentang Skala Upah, dan Kepmenakertrans 231/2003 tentang Tata Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.[7]Upah minimum kemudian ditetapkan setelah diadakan survey kebutuhan hidup layak (KHL) untuk seseorang di tiap propinsi. Upah menggambarkan output produksi yang memperlihatkan produktivitas seorang pekerja.

Masalah upah ini adalah masalah yang pelik terutama untuk para kaum buruh. Mereka ingin mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerjanya namun di sisi lain mereka tidak punya pilihan selain untuk terus bertahan bekerja karena tanggungan keluarga mereka di rumah dan sulitnya mencari pekerjaan sekarang ini.Yang paling menjadi sorotan masalah adalah upah yang ada saat ini, upah standarnya adalah kebutuhan buruh yang belum berkeluarga. Bayangkan apabila buruh tersebut mempunyai istri dan anak yang harus makan dan bersekolah setiap hari. Persoalan inilah yang sekarang ini memicu banyaknya unjuk rasa atau demonstrasi para serikat buruh atau pekerja dalam memperjuangkan kenaikan upah mereka. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dewan Pengupahan masih menutup mata menghadapi persoalan pengupahan buruh ini. Padahal buruh atau pekerja adalah sumber daya manusia kita yang sangat berharga, penggerak roda perekonomian daerah dan nasional. Tanpa mereka perusahaan-perusahaan besar tidak akan mampu terus berdiri dan memproduksi barang-barang komoditas perdagangannya. Perlu ada jalan keluar yang jelas dan tepat dalam menanggani masalah upah buruh ini, agar buruh atau pekerja kita tidak terus menerus menjadi korban. Upah yang kecil kemudian tetap diterima para pekerja, daripada tidak bekerja sama sekali.

Menjadi buruh dengan tingkatan paling rendah di pabrik saja membutuhkan perjuanagan yang amat sangat berat. Karena pekerjaan yang begitu susah, dan terdapat saingan yang begitu banyaknya, kemudian banyak tenaga kerja kita yang kemudian terserap ke sektor informal yang tidak perlu ijasah dan pendidikan yang tinggi. Apalagi bekerja di Sektor informal yang sampai saat ini tidak ada pengaturan yang jelas dari pemerintah, Sektor ini tidak mendapat perlindungan hukum, penghasilan yang mereka dapat pun tergantung mereka sendiri. Bisa dikatakan nasib mereka ada di tangan mereka sendiri,

SEKTOR INFORMMAL

Sektor informal kemudian muncul menjadi alternatif pekerjaan yang bisa dijalani oleh angkatan kerja kita yang tidak dapat terserap ke dalam pekerjaan formal baik itu di daerah pedesaan maupun perkotaan. Istilah sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Keith Hart tahun 1971, ia menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi.[8] Menurut keith hart sektor informal terdiri dari 2 macam bila dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, yaitu sah dan tidah sah.

1. Sah, terdiri atas:

a. Kegiatan primer dan sekunder: pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan.

b. Usaha tersier dengan modal yang relatif besar: perumahan, trnsportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum.

c. Distribusi kecil-kecilan: pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang asongan.

d. Transaksi pribadi: pinjam-meminjam, pengemis.

e. Jasa: pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah.

2. Tidak sah, terdiri dari:

a. Jasa: kegiatan dan perdagangan gelap (lintah darat, penadah barang curian, penyelundupan, pelacuran)

b. Transaksi: pencurian kecil, pencurian besar, pemalsuan uang, perjudian.

Ciri-ciri sektor informal menurut Hidayat (1978)

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik karena timulnya niat usaha tidak memperhitungkan fasilitas atau kelembagaan yang ada di sektor formal.

2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.

3. Pola kegiatan usaha tidak beraturan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.

4. Pada umunya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai sektor ini.

5. Unit usaha mudah keluar masuk dari sektor satu ke sektor lain

6. Teknologi yang digunakan bersifat tradisional.

7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasi juga relatif kecil.

8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, yang diperlukan pendidikan yang diperoleh sambil bekerja.

9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan yang mengerjakan sendiri usahanya , dibantu dengan anggota keluarganya,

10. Sumber dana dan modal usaha pada umunya dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi.

11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsikan oleh golongan kota atau desa yang berpenghasilan rendah tapi kadang-kadang juga berpenghasilan menengah.[9]

Sektor Informal di Perkotaan

Sektor informal dalam perkembangannya sekarang ini, cenderung tumbuh pesat di lingkup perkotaan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor migrasi desa ke kota atau urbanisasi. Urbanisasi kemudian menimbulkan banyaknya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang kemudian memunculkan pengangguran. Perkotaan yang padat, menjadi sentral mobilitas manusia dan pusat perputaran uang kemudian dijadikan pangsa pasar bagi para pekerja sektor informal tersebut. Di perkotaan kita bisa melihat pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang rokok, minuman ringan sampai koran menjajakan dagangannya di pojok-pojok keramaian di perkotaan. Menurut sethuraman(1981) dalam Effendi, Noer Tadjudin (1995:87) ,berdasarkan survey yang dilakukan di kota-kota negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, didapatkan bahwa 20%-70% kesempatan kerja terdapat dalam kegiatan yang disebut “sektor informal”. [10] Sektor informal yang hadir kemudian memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup di perkotaan. Berkurangnya pengangguran karena terserap di dalam sektor informal ini kemudian bisa berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.

Sektor Informal di perkotaan juga dipandang membawa dampak buruk untuk perkotaan itu sendiri. Karena sektor informal kebanyakan hadir di tempat-tempat strategis di perkotaan, maka keberadaanya kerap dipandang sebagai perusak keindahan kota dan dituding sebagai penyebab kemacetan di perkotaan. Dan yang paling menyedihkan sektor informal di perkotaan dianggap sebagai penyebab menurunnya kualitas ingkungan hidup di perkotaan. Maka dari iu bisa kita liat bagaiman pemerintah lewat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) nya mengusir para pekerja sektor informal secara semena-mena dan tak berprikemanusian hanya karena para pekerja tersebut dianggap merusak keindahan kota.

Kaitannya dengan teori Ketergantungan

Masalah sektor informal ini memang cukup pelik, di salah satu sisi sektor ini cukup membantu masalah ketenagakerjaan negara kita yanng memang masih carut marut di sisi lain, sektor ini dianggap sektor rendahan yang merusak keindahan wilayah perkotaan. Namun itu semua tidak akan terjadi bila negara kita ini tidak tumbuh berkembang mengikuti arus pembangunan seperti negara-negara maju. Negara kita yang masih termasuk negara terbelakang dalam hal perekonomiannya, atau dalam kata halusnya termasuk negara berkembang, merupakan negara bayang-bayang negara maju. Negara berkembang seperti negara Indonesia ini memiliki ketergantungan yang sangat erat dengan negara-negara maju, yang juga negara industri maju. Theotonio Dos Santos berpendapat Bila sebuah negara berkembang ingin maju maka harus mengikuti negara-negara industri atau negara maju baik dalam hal segi perencanaan wilayah maupun pembangunan. Tetapi realitasnya negara pinggiran atau negara berkembang hanya dimanfaatkan negara maju. Ini terlihat dari perdagangannya, negara berkembang masih mengekspor barang-barang mentah , yang relatif lebih murah. Sementara negara maju menghasilkan barang-barang jadi dan barang-barang industri yang dipasarkan ke negara berkembang. Ketergantungan ini terus menerus terjadi , lebih rinci lagi Dos Santos menguraikan bentuk-bentuk ketergantungan:

1. Ketergantungan Kolonial ,Terjadi dominasi politik yang dilakukan negara maju terhadap negara berkembang dengan cara mengontrol kegiatan ekonomi negara berkembang. Negara maju memonopoli hasil bumi yang dihasilkan negara berkembang.

2. Ketergantungan Finansial-Industri, Negara berkembang sudah secara hukum merdeka dari penjajahan dari dominasi politik,sosial,penjajahan. Namun secara finansial dan industrial negara berkembang masih dikuasai negara maju.

3. Ketergantungan Teknologis-Industrial, Negara berkembang sudah mulai merembah tahap industri, tetapi negara maju masih berperan besar dalam proses industri dengan cara menginvestasikan modal mereka di negara berkembang. Negara berkembang masih menggunakan modal teknologi dari negara maju yang merupakan barang sewaan melalui perjanjian paten.[11]

Dengan menggunakan teori ketergantungan ini, kita bisa melihat dan mengetahui bahwa negara kita ini seperti sekarng ini, karena ketergantungannya yang akut pada negara maju. Nega kita ingin terlepas dari keterpurukan dengan mengejar ketertinggalan melalui industrialisasi dan pembangunan daerah di negerinya. Namun pembangunan yang tercipta tidak mereta dan membuat ketidak rataan pembangunan yang berdampak pada lapangan kerja. Efek Globalisasi yang melanda negeri kita, juga makin memperparah keadaan ketenagakerjaan kita. Bentuk-bentuk ketergantungan dari Dos Santos diatas juga terjadi secara konkrit dalam negara kita ini. Industri-industri penyerap tenaga kerja kita kebanyakkan merupakan industri investasi negara-negara maju. Industri kita yang asli seperti PT Krakatau Steel malah mati dan tak mampu bersaing dengan industri-industri besar milik negara maju. Industri-industri tersebut yang memang menyerap tenaga kerja kita, namun memerukan spesifikasi keahlian khusus dan hanya bisa menyerap sedikit angakatan kerja kita.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Timbulnya sektor informal sebagai sumber kesempatan kerja di perkotaan merupakan manifestasi dari tidak sebandingnya pertumbuhan agkatan kerja dengan kesempatan kerja di Indonesia ini. Ketidak mampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang jumlahnya bisa dikatakan besar juga turut memperburuk keadaan.Sektor informal yang terus hadir juga menjelaskan pada kita akan tingginya angka pengangguran, dan menggambarkan bahwa sektor informal akan terus ada seiring pertumbuhan angkatan kerja kita dari tahun ke tahun. Sektor informal merupakan katup penyelamat perekonomian kita dan sebgai pengaman para pengangguran khususnya di perkotaan. Diperlukan perlindungan dan pengarahan yang bersifat membina ke arah pengembangan agar sektor informal ini tidak lagi dipandang sebagai sektor sebelah mata. Bagaimana agar bisa terwujud? Diperlukan perhatian khusus pemerintah agar benar-benar mau menangganinya. Lembaga-lembaga berbasis masyarakat yang konsen pada masalah ketenagakerjaan dapat kita libatkan untuk membantu menanggani dan menciptakan jalan keluar agar sektor informal bisa menjadi sektor perekonomian maju dan tidak lagi dipandang sepele. Kita bisa mencontoh program relokasi yang dilakukan kampus UGM. Sektor informal atau dalam hal ini adalah para PKL di lingkungan kampus UGM dipindahkan ke tempat yang lebih baik dan tertata rapi. Para PKL yang dianggap menganggu ini, oleh kampus UGM dipindahkan ke tempat yang lebih strategis seperti di Food Court kampus, sekitar RS Sardjito, dan Lembah UGM. Mereka diberikan infrastruktur seperti tempat yang teduh, sumber air, dan meja kursi untuk berdagang, dan tempat makan para pengunjung. Penataan ini, dimaksudkan agar para PKL tetap bisa berjualan, mencari penghasilan, lingkungan kampus tetap tertata rapi dan bersih, dan yang paling penting tidak memakai cara yang kasar seperti yang dilakukan para Satpol PP pada para pedagangan ini.

Negara kita yang ingin membangun negerinya hendaknya harus memikirkan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan untuk semua warganya. Bisa dilakukan tanpa harus berkiblat pada ekonomi negara maju yang sudah melesat jauh meninggalkan kita. Masalah Rendahnya Kualitas sumber daya manusia kita yang merupakan masalah inti dari masalah ketenaga kerjaan kita, bisa kita atasi melalui pengembangn Sumber Daya Manusia sebagai jalan keluar kita, agar nantinya angkatan kerja kita menjadi angkatan kerja yang tedidik. Pengembangan Sumber Daya manusia kita melalui pendidikan formal, pendidikan keterampilan, dan lokakarya padat karya mengenai modal dan ketenagakerjaan bisa dilakukan pemerintah bila memang benar-benar ingin mewujudkan lapangan pekerjaan yang layak untuk semua penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

Bellante, Don dan Mark jackson. 1993, Ekonomi Ketenagakerjaan. Jakarta: FEUI..

Effendi, Tadjudin Noer. 1995. Sumber Daya manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta:Tiara Wacana

Steger, Manfred. 2002. Globalisme. Yogyakarta: Lafadl pustaka.

Teori Ketergantungan Dos Santos, diambil dari materi teori-teori pembangunan dalam mata kuliah Sosiologi Pembangunan.

[1] Steger, manfred. 2002. Globalisme. Yogyakarta: Lafadl pustaka. Hal 30 tentan globalisasi sebuah proses.

[2] Diunduh dari kompas.com data tanggal 28/02/2010

[3]Pendapat Maimun Sholeh (Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta) dari google.com (permintaan kerja)

[4] Bellante, Don dan Mark jackson. 1993, Ekonomi Ketenagakerjaan. Jakarta: FEUI. Hal 45 tentang permintaan tenaga kerja.

[5] Diunduh darim.tempo.com majalah tempo online (pembangunan di Jawa)

[6] Diunduh dari gajimu.com

[7] Diunduh dari antaranews.com, diunduh pada tanggal 14 Desember 2011

[8] Diunduh dari pondokinfo.com sektor informal Keith Hart

[9] Diunduh dari google.com / buku online . ciri-ciri sektor informal menurut Hidayat

[10] Effendi, Tadjudin Noer. 1995. Sumber Daya manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta:Tiara Wacana hal 87 sektor informal di perkotaan

[11] Teori ketergantungan Dos Santos, diambil dari materi teori-teori pembangunan dalam mata kuliah Sosiologi pembangunan.

idadian

Sabtu, 03 Maret 2012

Andai Lelaki Tau

“Sektor Informal, Alternatif Pekerjaan di Negeriku yang Kaya”